Implikasi Konflik Timur Tengah: Pergeseran Geopolitik Global dan Mitigasi Bagi Indonesia

Oleh: Dr. Ian Montratama, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence

---

Konflik Timur Tengah merupakan ancaman tidak langsung yang bersifat multidimensional. Meski Indonesia tidak terlibat secara geografis maupun militer, blokade de facto oleh Iran berpotensi mengganggu pasokan energi hingga kawasan Asia Tenggara. Dalam kondisi krisis akibat kepanikan pasar global, harga minyak bahkan dapat melonjak hingga USD 150–200 per barel. Situasi ini tidak hanya mengancam ketahanan energi nasional, tetapi juga menekan kedaulatan ekonomi.

Kenaikan harga energi global juga berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian domestik. Peningkatan harga minyak umumnya diikuti oleh kenaikan biaya transportasi, logistik, serta harga pangan yang pada akhirnya dapat memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Selain berdampak pada sektor ekonomi dan energi, konflik tersebut juga memicu dinamika geopolitik global yang lebih luas. Situasi ini membuka ruang bagi kekuatan besar lain, seperti Tiongkok dan Rusia yang mendukung Iran, untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.

Akibatnya, terjadi pergeseran tatanan global dari sistem unipolar menuju multipolar. Dalam kondisi ini, stabilitas global tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan besar, melainkan dipengaruhi oleh dinamika aliansi strategis antarnegara. Hal ini menjadikan kawasan Timur Tengah semakin strategis sebagai pusat rivalitas kekuatan global.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, Indonesia perlu memperkuat strategi mitigasi untuk menghadapi dinamika tersebut. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan stabilisasi ekonomi, termasuk memperkuat jaring pengaman fiskal untuk meredam dampak inflasi energi.

Dari sisi diplomasi, Presiden diharapkan mengambil inisiatif seruan deeskalasi melalui Board of Peace (BoP), ASEAN, serta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, pemerintah juga perlu segera mematangkan rencana kontingensi evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari negara-negara di kawasan Teluk.

Sementara dalam jangka panjang, pemerintah perlu merancang ketahanan nasional yang berbasis pada kemandirian teknologi pertahanan dan industri, termasuk pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) yang tidak bergantung pada pihak asing. Pemerintah juga perlu memperkuat strategi ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber impor energi serta percepatan transisi menuju energi alternatif.

Situasi global saat ini menjadi pengingat bahwa kedaulatan ekonomi, energi, dan geopolitik merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi sekaligus menjaga prinsip diplomasi bebas aktif di tengah dinamika global yang semakin kompleks.