Menjaga Laut Melalui Kerja Sama Regional: Peran Indonesia dalam Memajukan Strategi Maritim Terpadu Afrika 2050

Oleh Dr. Surya Wiranto, SH MH[1]

Penulis adalah purnawirawan Laksamana Muda TNI Angkatan Laut, Penasihat Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Anggota Senior Advisory Group IKAHAN Indonesia–Australia, Dosen Program Pascasarjana Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Indonesia, Ketua Departemen Kejuangan PEPABRI, Anggota FOKO, Sekretaris Jenderal IKAL Strategic Centre (ISC) dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Maritim Indonesia (IIMS). Beliau juga aktif sebagai Pengacara, Kurator, dan Mediator di firma hukum Legal Jangkar Indonesia.

---

Abstrak 

Masa depan maritim Indonesia dan Afrika tidak dapat dipisahkan dari kesamaan geografi dan nasib keduanya sebagai kawasan kepulauan dan pesisir. Keduanya menghadapi tantangan serupa, mulai dari keamanan maritim, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing), hingga kebutuhan akan infrastruktur pelabuhan modern dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Tulisan ini menelaah imperatif strategis kerja sama antara Indonesia dan Afrika dalam kerangka Africa Integrated Maritime Strategy (AIMS) 2050 dan Indonesia’s Maritime Outlook. Ditegaskan bahwa kolaborasi regional melalui patroli terkoordinasi, pertukaran informasi, pelatihan maritim bersama, dan investasi infrastruktur dapat mengubah lautan dari ruang kerentanan menjadi ruang peluang. Visi maritim bersama dapat memperkuat kedaulatan, mendorong pertumbuhan ekonomi biru, dan membangun solidaritas Selatan-Selatan dalam menjaga lautan.

Kata Kunci: Indonesia, Afrika, Keamanan Maritim, AIMS 2050, Ekonomi Biru, IUU Fishing, Kerja Sama Regional, Global South

Konteks: Takdir Maritim yang Sama antara Indonesia dan Afrika

Sumber: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Laut selalu menjadi frontier sekaligus fondasi peradaban. Bagi bangsa seperti Indonesia dan negara-negara di Afrika, domain maritim tidak hanya menentukan geografi, tetapi juga identitas, konektivitas, dan keamanan. Karakter kepulauan Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang di jalur pelayaran strategis dunia, serta garis pantai Afrika sepanjang lebih dari 30.000 kilometer, membentuk dua ruang maritim yang sama strategis sekaligus rentan. Samudra Hindia, yang secara fisik memisahkan namun secara historis menghubungkan keduanya, telah menjadi koridor perdagangan, ide, dan geopolitik. Dalam ruang ini, tantangan pembajakan, penangkapan ikan ilegal, dan perubahan iklim bertemu dengan peluang pembangunan berkelanjutan, ekspansi pelabuhan, dan integrasi regional.

Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yang pertama kali diartikulasikan pada 2014, bertujuan memulihkan kesadaran dan relevansi strategis maritim Nusantara. Afrika, melalui Africa Integrated Maritime Strategy (AIMS) 2050, mengusung kebangkitan serupa: mentransformasi 38 negara pantai dan 6 negara kepulauan menjadi komunitas maritim terpadu yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan tata kelola laut. Kedua strategi ini berangkat dari filosofi yang sama: kemakmuran dan keamanan di laut adalah dua hal yang tak terpisahkan.

Di abad ke-21 ini, pemahaman tersebut harus berevolusi menjadi kolaborasi nyata. Laut bukanlah batas pemisah antarnegara, melainkan jembatan nasib bersama. Namun, meskipun memiliki kepentingan yang konvergen, kerja sama maritim Indonesia-Afrika masih belum berkembang, terbatas pada forum perdagangan atau diplomasi, bukan pada inisiatif strategis yang berkelanjutan. Kesenjangan ini menunjukkan tantangan sekaligus peluang: bagaimana mengubah visi bersama menjadi institusi bersama.

Analisis Masalah: Kesenjangan Infrastruktur dan Defisit Tata Kelola Maritim

Infrastruktur maritim merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah memprioritaskan investasi dalam pelabuhan, logistik maritim, serta pelatihan tenaga profesional. Namun dari 2.459 pelabuhan dan terminal terdaftar, hanya 111 yang bersifat komersial, dan hanya beberapa seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, serta Kuala Tanjung yang berfungsi sebagai hub internasional.

Tantangan serupa terjadi di Afrika. Benua ini, dengan sekitar 90 pelabuhan besar, hanya menangani 6 persen dari perdagangan maritim global. Meski pertumbuhan lalu lintas peti kemas diproyeksikan meningkat 4-6 persen per tahun hingga 2030, waktu tunggu kargo rata-rata masih mencapai 20 hari, lima kali lebih lama dari rata-rata global. Inefisiensi ini tidak hanya meningkatkan biaya tetapi juga menurunkan daya saing ekonomi Afrika.

Pada Agustus 2025, Revised African Maritime Transport Charter mulai berlaku, menandai tekad kolektif untuk memodernisasi pelabuhan Afrika, meningkatkan keselamatan dan efisiensi, serta menciptakan lapangan kerja maritim yang inklusif. Piagam ini menyerukan pengembangan koridor multimoda terintegrasi yang menghubungkan negara pantai dengan negara pedalaman, visi yang sejalan dengan inisiatif tol laut Indonesia. Namun, kedua kawasan menghadapi kendala struktural serupa: investasi yang terbatas, kemitraan publik-swasta yang lemah, dan regulasi yang terfragmentasi.

Ketiadaan platform bersama Indonesia-Afrika untuk pengembangan pelabuhan atau logistik menunjukkan persoalan sistemik yang lebih dalam: tata kelola maritim di dunia Selatan masih bersifat nasional, padahal laut itu sendiri bersifat transnasional. Akibatnya muncul paradoks, keduanya menginginkan konektivitas, namun bertindak secara terpisah. Tantangan ke depan ialah bergerak dari strategi yang paralel menuju aksi bersama. Lautan yang memisahkan Indonesia dan Afrika harus menjadi panggung kolaborasi dalam pembangunan pelabuhan, logistik, dan ekonomi biru.

Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Ekonomi Biru

Keberlanjutan sumber daya laut adalah inti kerja sama maritim. Eksploitasi kekayaan laut, baik ikan, mineral, maupun energi telah membawa manfaat besar, namun juga tekanan yang luar biasa. Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) tetap menjadi ancaman serius. Secara global, IUU fishing diperkirakan mencapai 26 juta ton ikan per tahun, senilai 23 miliar dolar AS.

Di Indonesia, penegakan hukum oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan antara 2020-2025 berhasil mencegah kerugian lebih dari Rp 13 triliun, namun bahkan kawasan konservasi unggulan seperti Raja Ampat tetap rentan. Di Afrika, situasinya serupa: hampir separuh kapal industri IUU dunia beroperasi di perairan Afrika, dengan 40 persen terkonsentrasi di Afrika Barat. Kontinen tersebut kehilangan sekitar 11,5 miliar dolar AS setiap tahun akibat penangkapan ikan ilegal, sebuah bencana ekonomi dan ekologis.

Sementara itu, penambangan laut dalam menjadi frontier baru antara peluang dan risiko. Perekonomian laut Namibia menyumbang sekitar 5 persen dari PDB, terutama dari perikanan dan industri maritim. Namun munculnya perusahaan seperti Debmarine Namibia dan proyek pengeboran laut dalam Venus oleh Total Energies telah memicu kekhawatiran lingkungan dan etika. Dilema serupa muncul di Indonesia terkait eksplorasi dasar laut dan tambang karang.

Baik Indonesia maupun Afrika menghadapi tantangan yang sama: menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian. Blue Economy Roadmap Indonesia dan AIMS 2050 Afrika menyediakan fondasi normatif bagi tata kelola laut berkelanjutan, tetapi implementasinya masih timpang. Jawabannya terletak pada penegakan hukum kolaboratif melalui pengawasan bersama, pertukaran data, dan pembangunan kapasitas melalui pusat informasi regional seperti Information Fusion Centre-Indian Ocean Region (IFC–IOR). Integrasi sistem semacam ini dapat melahirkan rezim lintas samudra yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya laut, prasyarat bagi masa depan ekonomi biru.

Keamanan Maritim dan Dinamika Geopolitik

Komitmen panjang Indonesia terhadap perdamaian di Afrika, tercermin dari partisipasi aktifnya dalam misi pemeliharaan perdamaian seperti MONUSCO di Republik Demokratik Kongo dan UNIFIL di Lebanon, menunjukkan dedikasi Indonesia terhadap stabilitas di luar kawasan sendiri. Lebih jauh, Indonesia-Africa Forum (IAF) yang digagas pada tahun 2018 telah memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik melalui perdagangan, investasi, serta pembangunan kapasitas. Namun, karena baik Indonesia maupun Afrika sama-sama bergantung pada jalur laut yang aman untuk kemakmuran, kini tiba saatnya memperluas kemitraan ini melampaui ranah ekonomi dan penjaga perdamaian menuju kolaborasi keamanan maritim yang terkoordinasi, berlandaskan semangat kesejahteraan bersama dan solidaritas di antara negara-negara Global South.

Keamanan di laut merupakan prasyarat bagi seluruh cita-cita maritim lainnya. Tanpa laut yang aman, perdagangan terhambat, dan keberlanjutan akan runtuh. Indonesia dan Afrika telah lama menghadapi masalah keamanan maritim dalam berbagai bentuk. Gulf of Guinea, yang pada tahun 2020 mencatat 90 persen kasus penculikan awak kapal di dunia, tetap menjadi fokus ancaman pembajakan meskipun ECOWAS dan Yaoundé Architecture telah berupaya keras. Di Afrika Timur, perairan sekitar Somalia masih memerlukan patroli intensif. Di Asia Tenggara, Indonesia terus menghadapi ancaman berulang di Selat Malaka, salah satu choke point paling strategis di dunia. Menurut ReCAAP Information Sharing Centre (ISC), sepanjang paruh pertama 2025 terjadi hampir 80 insiden pembajakan dan perampokan bersenjata, meningkat signifikan dibanding 21 insiden pada periode yang sama di tahun 2024.

Tantangan keamanan tersebut kini bersilangan dengan kompetisi kekuatan besar (great power competition). Militerisasi Samudra Hindia, yang ditandai dengan kehadiran pangkalan angkatan laut Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan Tiongkok di Djibouti, menunjukkan bagaimana kekuatan eksternal memproyeksikan pengaruhnya atas nama stabilitas. Demikian pula, ketegangan di Laut Cina Selatan menegaskan bahwa sengketa batas maritim yang tidak terselesaikan dapat berubah menjadi titik nyala geopolitik.

Namun, di tengah kenyataan ini, kerja sama yang terstruktur antara angkatan laut Indonesia dan negara-negara Afrika masih minim. Indonesia telah melaksanakan Coordinated Patrols (CORPAT) dengan India dan mitra lainnya, tetapi belum memiliki kerangka serupa dengan negara-negara Afrika. Ketiadaan ini merupakan celah strategis yang signifikan. Samudra Hindia bukan halaman belakang kekuatan besar, melainkan halaman depan bersama bagi dunia Selatan.

Penyelenggaraan patroli terkoordinasi Indonesia-Afrika secara rutin akan meningkatkan maritime domain awareness, membangun kepercayaan timbal balik, dan menjadi simbol kemandirian negara-negara berkembang dalam menjaga perairannya sendiri. Keamanan maritim harus dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai enabler bagi kedaulatan, perdagangan, dan ketahanan nasional.

Solusi dan Rekomendasi Kebijakan: Membangun Jembatan Melintasi Samudra Hindia

Konvergensi antara Indonesia’s Maritime Outlook dan Africa’s AIMS 2050 menawarkan peluang langka untuk melembagakan kerja sama yang berkelanjutan. Beberapa langkah strategis diperlukan:

Pertama, kedua kawasan perlu membentuk Joint Maritime Cooperation Framework (JMCF) untuk mengoordinasikan pelatihan, pertukaran intelijen, dan kegiatan pengawasan laut. Kerangka ini sebaiknya terintegrasi dengan pusat-pusat yang telah ada seperti Information Fusion Centre-Indian Ocean Region (IFC-IOR) dan Yaoundé Architecture, yang dihubungkan melalui interoperabilitas digital.

Kedua, investasi kolaboratif dalam pembangunan pelabuhan hijau (green ports), yang hemat energi, dikelola secara digital, dan ramah lingkungan akan memodernisasi rantai logistik, menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan jejak karbon. Ekspansi perdagangan di bawah African Continental Free Trade Area (AfCFTA) dan dorongan modernisasi pelabuhan Indonesia dalam program tol laut dapat disinergikan dalam proyek percontohan seperti kemitraan pelabuhan (port twinning) antara Tanjung Priok dengan Durban atau Mombasa.

Ketiga, kedua kawasan perlu mendirikan akademi maritim bersama dan program pertukaran perwira yang berfokus pada bidang-bidang baru seperti keamanan siber maritim, hidrografi, dan pengelolaan kapal otonom. Investasi dalam sumber daya manusia ini akan memastikan bahwa generasi muda Indonesia dan Afrika tidak menjadi orang asing, tetapi rekan sejawat yang dipersatukan oleh pelatihan dan budaya maritim yang sama.

Keempat, inklusi perempuan dan pemuda dalam tenaga kerja maritim harus ditingkatkan. Menurut PBB, perempuan hanya mencakup kurang dari 2 persen tenaga kerja pelaut global. Program pendidikan dan karier yang inklusif akan mengubah ketimpangan ini menjadi kekuatan produktif baru.

Kelima, Indonesia dan Afrika perlu memperkuat diplomasi maritim Selatan–Selatan, membangun narasi kolektif tentang ketahanan, kesetaraan, dan manfaat bersama. Alih-alih bersaing memperebutkan perhatian kekuatan besar, kedua kawasan ini harus menetapkan aturan main mereka sendiri yang berlandaskan pada prinsip kerja sama dan saling menghormati.

Aksi dan Kesimpulan: Masa Depan Maritim yang Diperjuangkan Bersama

Kini tiba saatnya bagi Indonesia dan Afrika untuk bergerak dari dialog menuju aksi nyata. Patroli terkoordinasi harus diterjemahkan menjadi pertukaran data; pertukaran data menjadi kepercayaan bersama; dan kepercayaan bersama menjadi kemakmuran bersama. Laut di antara kedua benua ini bukanlah pemisah, melainkan penghubung. Samudra Hindia dapat menjadi koridor kerja sama yang mencerminkan semangat Global South, membuktikan bahwa dunia berkembang bukanlah peserta pasif dalam urusan maritim global, melainkan arsitek aktif dari takdirnya sendiri.

Jika Indonesia mampu melaksanakan CORPAT tahunan dengan India, tidak ada alasan mengapa hal serupa tidak dapat diwujudkan bersama negara-negara Afrika. Jika Afrika dapat mengimplementasikan AIMS 2050, maka Indonesia adalah mitra alamiahnya dalam pengembangan pelabuhan, tata kelola perikanan, dan pendidikan maritim. Geografi strategis, komplementaritas ekonomi, serta kerentanan bersama menjadikan kerja sama ini bukan hanya logis, tetapi juga mutlak diperlukan.

Masa depan tata kelola maritim global tidak semata ditentukan oleh kebijakan Washington, Beijing, atau Brussel, melainkan juga oleh inisiatif yang lahir di Jakarta, Nairobi, Cape Town, dan Lagos. Kemitraan maritim Indo-Afrika mewakili visi di mana dunia Selatan berdiri sebagai pilar setara dalam membentuk tatanan maritim dunia. Karena itu, marilah kita bertindak dengan keyakinan: untuk melindungi laut kita, memberdayakan manusia kita, dan membangun masa depan maritim yang mencerminkan martabat serta kedaulatan bersama.

---

Catatan:

Naskah “Safeguarding the Seas through Regional Cooperation: Indonesia’s Role in Advancing Africa’s Integrated Maritime Strategy 2050” ini di paparkan oleh penulis pada forum Seminar Maritim Internasional, 2025 Edition of the Indo-Pacific Regional Dialogue (IPRD-2025), MANEKSHAW CENTRE, NEW DELHI, 28^th, 29^th, and 30^th October 2025, “Promoting Holistic Maritime Security And Growth: Regional Capacity-Building And Capability-Enhancement”.

---

Daftar Pustaka

1.    African Union Commission. (2014). 2050 Africa’s Integrated Maritime Strategy (AIMS 2050). Addis Ababa: AUC.

2.   Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). Blue Economy Roadmap of Indonesia. Jakarta: Bappenas.

3.   International Maritime Organization (IMO). (2024). World Maritime Statistics Report. London: IMO.

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). Laporan Data Penegakan Hukum IUU Fishing 2020–2025. Jakarta.

5.  ReCAAP Information Sharing Centre. (2025). Half-Yearly Report on Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia. Singapore.

6. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2024). Review of Maritime Transport 2024. Geneva: UNCTAD.

7. Yaoundé Architecture. (2023). Regional Maritime Security Coordination Framework for the Gulf of Guinea. Yaoundé: ECOWAS Secretariat.