FGD ISI x Unhan: Menggagas Babak Baru Kekuatan Maritim Indonesia
- ISI Secretariat
- 2 hours ago
- 2 min read
Jakarta, 27 November 2025 — Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) bersama Universitas Pertahanan RI menyelenggarakan Focus Group Discussion bertema “Babak Baru Kekuatan Maritim Indonesia: Proyeksi Kedaulatan di Panggung Global.” Acara ini mempertemukan para pakar pertahanan untuk membahas arah baru kekuatan maritim Indonesia.
Fokus Utama Pembahasan
Para pembicara yang terdiri dari Mayjen TNI Dr. Totok Imam S, Mayjen TNI Dr. Priyanto, Mayjen TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, Laksda TNI (Purn.) Dr. Surya Wiranto, dan Dr. Ian Montratama menyoroti bahwa penguatan maritim tidak hanya berfokus pada alutsista. Faktor-faktor krusial yang dibahas meliputi:
Grand strategy dan modernisasi doktrin
Integrasi teknologi dan interoperabilitas antar matra
Penguatan SDM dan kesiapan logistik jarak jauh
Pendekatan pertahanan berlapis dari deteksi jauh hingga respons cepat
Arah Penguatan Menuju Blue-Water Capability
Dalam forum tersebut, berkembang pandangan bahwa Indonesia perlu mengambil langkah realistis dalam membangun blue-water capability sebagai bagian dari agenda pertahanan jangka panjang. Upaya ini tidak hanya menuntut kesiapan operasional alutsista, tetapi juga konsistensi pembiayaan pertahanan serta penguatan industri dalam negeri agar mampu menopang modernisasi secara berkelanjutan. Para pembicara menyoroti bahwa integrasi teknologi menjadi elemen penting, terutama dalam meningkatkan kemampuan deteksi jarak jauh dan membangun postur pertahanan berlapis yang mampu bekerja sebagai satu kesatuan. Konsep outer, middle, dan inner defense layers dinilai relevan untuk menghadapi dinamika Indo-Pasifik yang semakin rentan, sekaligus memastikan Indonesia memiliki ruang manuver strategis dalam menjaga kepentingan nasional.
Penguatan Armada dan Kebutuhan Anggaran
Diskusi turut menyoroti pertimbangan TNI AL dalam mengoptimalkan kapal perang skala sedang dan kecil, serta kapal induk ringan sebagai mobile defense system yang dapat mendukung operasi evakuasi non-tempur. Untuk mencapai minimum deterrence deployment posture dalam 5–10 tahun ke depan, forum memperkirakan kebutuhan anggaran kumulatif setidaknya Rp500 triliun. Pemenuhan anggaran ini dianggap krusial agar strategi pertahanan berlapis dan inisiatif Perisai Trisula Nusantara dapat berjalan optimal.
Arah Kebijakan yang Direkomendasikan
Sebagai penutup, forum merekomendasikan perlunya penguatan pengelolaan domain maritim melalui pembangunan kemampuan laut biru yang kredibel. Integrasi teknologi, sistem deteksi jarak jauh, dan postur pertahanan berlapis dipandang sebagai langkah kunci untuk memastikan keamanan jalur perdagangan, melindungi diaspora Indonesia di luar negeri, dan menjaga kedaulatan wilayah laut nasional.
