Dilema Strategis Indonesia antara OECD dan BRICS: Meneguhkan Politik Luar Negeri Bebas‑Aktif di Era Multi‑Alignment

Oleh Dr. Surya Wiranto, SH MH[1]

Penulis adalah purnawirawan Laksamana Muda TNI Angkatan Laut, Penasihat Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Anggota Senior Advisory Group IKAHAN Indonesia–Australia, Dosen Program Pascasarjana Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Indonesia, Ketua Departemen Kejuangan PEPABRI, Anggota FOKO, Sekretaris Jenderal IKAL Strategic Centre (ISC) dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Maritim Indonesia (IIMS). Beliau juga aktif sebagai Pengacara, Kurator, dan Mediator di firma hukum Legal Jangkar Indonesia.

---

Abstrak 

Indonesia menghadapi dilema strategis dalam orientasi luar negerinya ketika di satu sisi memasuki mekanisme Organisation for Economic Co‑operation and Development (OECD) sebagai calon anggota sejak Februari 2024, dan di sisi lain secara resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Analisis ini membahas bagaimana langkah ganda tersebut memengaruhi prinsip politik luar negeri bebas‑aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia. Melalui tinjauan konteks politik global, tantangan integrasi dalam kedua blok, serta konsekuensi bagi kebijakan luar negeri Indonesia, argumen disampaikan bahwa strategi “multi‑alignment” Indonesia berpotensi memperkuat posisi sebagai jembatan Global South–North namun juga menghadirkan risiko pengikisan otonomi diplomatik, konflik kepentingan antara blok, dan tekanan domestik atas reformasi internal. Rekomendasi diberikan agar Indonesia memperkuat kebijakan domestik pengelolaan kepentingan, memperjelas prioritas diplomasi dan tata kelola reformasi guna menegaskan kembali posisi bebas‑aktif yang responsif terhadap perubahan dunia.

Kata Kunci: Indonesia, bebas‑aktif, BRICS, OECD, politik luar negeri, multi‑alignment, diplomasi Global South.

Konteks Global dan Latar Belakang

Dalam dekade terakhir, posisi strategis Indonesia semakin menguat baik secara ekonomi maupun geopolitik: sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia berada pada titik persimpangan struktur kekuatan global yang semakin multipolar. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sejak Oktober 2024, Indonesia mempertegas sikap “seribu kawan, satu lawan terlalu banyak”, yang mencerminkan aktualisasi dari tradisi politik luar negeri bebas‑aktif, yang secara historis dipelopori oleh Mohammad Hatta dan kemudian dikembangkan oleh para menteri luar negeri seperti Retno Marsudi, dll. Dalam kerangka tersebut, keputusan untuk mendaftar sebagai calon anggota OECD dengan dibukanya proses pada 20 Februari 2024 oleh OECD Council membuka jalan bagi konsultasi teknis dengan 25 komite ahli tentang isu antikorupsi, lingkungan, investasi dan lain‑lain. Selanjutnya, Indonesia menjadi anggota penuh BRICS pada 6-7 Januari 2025, sebagai negara Asia Tenggara pertama yang melakukan hal tersebut. Keputusan ganda ini memunculkan pertanyaan bagaimana Indonesia menyeimbangkan aspirasi ke Barat (OECD) dan ke Selatan‑Timur (BRICS) dalam kerangka diplomasi yang non‑blok dan aktif tersebut. Konteks ini menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana strategi tersebut diterjemahkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia: apakah ini bentuk penguatan posisi sebagai global middle power ataukah risiko terdegradasinya otonomi diplomasi bebas‑aktif.

Analisis Masalah: Dilema Dualitas Keanggotaan

Keanggotaan dalam OECD dan BRICS membawa implikasi yang berbeda namun berpotensi saling tumpang tindih. Keanggotaan OECD adalah sinyal komitmen terhadap reformasi ekonomi, standar tata kelola yang lebih tinggi, dan integrasi ke pasar maju. Misalnya, Indonesia diharuskan menyesuaikan kebijakan ekspor bahan mentah, perlindungan lingkungan dan standar ketenagakerjaan agar sesuai dengan norma OECD. Sebaliknya, keanggotaan BRICS memberi akses kepada kerja sama antara negara‑negara Global South yang tumbuh, alternatif pembiayaan seperti New Development Bank (NDB) serta jaringan diplomasi yang lebih lebar di luar tatanan Barat. Namun hal ini membawa risiko: menjadi terlalu dekat dengan dinamika blok yang didominasi oleh Tiongkok dan Rusia, serta kemungkinan tekanan bagi Indonesia untuk memilih sisi dalam persaingan geopolitik global. Tantangan utama terletak pada tiga hal: menjaga non‑alignment, menavigasi reformasi domestik yang kompleks, dan menghindari benturan kepentingan antara dua blok besar yang kerap berseberangan dalam kebijakan perdagangan maupun geopolitik.

Konsekuensi terhadap Politik Luar Negeri Bebas‑Aktif

Keanggotaan ganda ini membawa implikasi langsung terhadap kredibilitas prinsip bebas‑aktif Indonesia. Di satu sisi, BRICS membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat peranannya sebagai jembatan antara Utara dan Selatan, serta memperjuangkan reformasi tata kelola global. Di sisi lain, OECD memperkuat kredibilitas ekonomi dan daya tarik investasi. Namun terdapat risiko bahwa tekanan geopolitik dari kedua belah pihak akan memaksa Indonesia mengambil posisi yang dapat menggerus netralitas diplomasi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kedua orientasi ini menjadi ujian paling besar bagi kebijakan luar negeri Indonesia di dekade mendatang.

Solusi dan Pendekatan Strategis

Indonesia perlu menegaskan kembali prinsip bebas‑aktif dengan memperkuat pendekatan multi‑alignment yang adaptif. Pertama, diplomasi harus diarahkan bukan pada pemihakan, melainkan pada peran sebagai mediator dan katalisator dialog antara blok. Kedua, reformasi domestik seperti peningkatan tata kelola, transparansi dan efisiensi birokrasi harus dipercepat agar manfaat dari OECD dapat dirasakan tanpa kehilangan fleksibilitas BRICS. Ketiga, memperkuat diplomasi ASEAN‑sentris menjadi kunci agar orientasi global tidak mengaburkan tanggung jawab regional. Dengan cara ini, Indonesia dapat memposisikan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang yang kredibel dan independen di tengah rivalitas global.

Aksi Implementatif dan Tantangan Pelaksanaan

Implementasi strategi multi‑alignment menuntut koordinasi lintas‑sektor. Pemerintah perlu menyusun roadmap nasional diplomasi yang mengintegrasikan keanggotaan OECD dan BRICS ke dalam agenda pembangunan. Kerja sama dengan NDB dapat diarahkan pada pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sementara kemitraan OECD digunakan untuk memperkuat reformasi fiskal dan tata kelola. Di sisi diplomasi, peningkatan kapasitas negosiator dan diplomat menjadi prasyarat penting agar Indonesia tidak terjebak dalam jebakan ketergantungan. Selain itu, diplomasi publik harus diperkuat untuk menjaga legitimasi domestik dan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan luar negeri yang kompleks dan dinamis ini.

Penutup: Meneguhkan Kompas Bebas‑Aktif di Era Polarisasi Dunia

Langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sekaligus mengejar keanggotaan OECD mencerminkan ambisi menjadi aktor global yang menjembatani Utara dan Selatan. Strategi ini dapat memperkuat posisi Indonesia jika dikelola dengan konsisten melalui reformasi domestik, penguatan diplomasi, dan penyusunan prioritas nasional yang jelas. Namun tanpa arah yang tegas, strategi multiplatform ini justru berpotensi mengikis otonomi kebijakan luar negeri. Kunci keberhasilan ada pada konsistensi prinsip bebas‑aktif, berteman dengan semua, tunduk pada tidak seorangpun, sebagai kompas dalam menghadapi perubahan tatanan dunia yang semakin terpolarisasi.

---

Daftar Pustaka

1. Antara News. (2025, Juni). Challenges and trappings of OECD accession for Indonesia. Jakarta.

2. Asia Society Australia. (2025, Maret 6). Indonesia in BRICS: New Chapter or Familiar Story?

3. CSI Blogs. (2025). Latest on Southeast Asia: Indonesia joins BRICS.

4. East Asia Forum. (2025, Februari 4). Indonesia’s bold step into BRICS and beyond.

5. Eurasia Review. (2024, Desember). Indonesia: Joining BRICS And OECD As A Member – OpEd.

6. Infobrics.org. (2025). Politics Behind Indonesia’s Seeking Membership in BRICS and OECD.

7. Modern Diplomacy. (2025, Januari 12). How Indonesia’s OECD Membership Could Reshape Global AI Governance.

8. Moderndiplomacy.eu. (2025, Maret 8). Indonesia’s ambiguous future on economic diplomacy: BRICS, OECD or CPTPP?

9. Valdai Discussion Club. (2025). Indonesia With BRICS, A Bridge to the Future.

10. AspiStrategist.org.au. (2025). Joining BRICS, Indonesia sticks with multi‑alignment strategy.