Menguji Panggung Geopolitik Dunia

Oleh Surya Wiranto

Penulis adalah Laksamana Muda TNI (Purn), sehari-hari sebagai Kadep Kejuangan PEPABRI, Anggota FOKO, Executive Director, Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS), Dosen Pasca Sarjana Keamanan Maritim Universitas Pertahanan, Penasehat Indopacific Strategic Intelligence (ISI), dan Senior Advisory Group IKAHAN Indonesia-Australia. Kegiatan lain sebagai Pengacara, Kurator, dan Mediator Firma Hukum Legal Jangkar Indonesia.

KONSTELASI geopolitik internasional kini ditandai oleh ketegangan simbolik antara G7 dan BRICS, dua blok yang dipersepsikan sebagai representasi Barat dan Global South. Namun, perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa rivalitas tersebut tidak selalu linear. 

Pernyataan Donald Trump dalam KTT G7 di Kanada pada tahun 2025 yang menyarankan agar Rusia dan Cina masuk kembali ke forum elit Barat menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah kita sedang menyaksikan pertarungan ideologi atau sekadar panggung politik global yang sarat dengan kompromi tersembunyi? Tulisan ini menganalisis secara kritis hubungan G7 dan BRICS, menelaah dimensi ekonomi, politik, dan ideologis yang membentuk interaksi keduanya, sekaligus mengevaluasi posisi strategis Indonesia sebagai negara penyeimbang. Argumen utama artikel ini adalah bahwa dunia multipolar saat ini menuntut fleksibilitas diplomasi, bukan keterikatan blok.

Konteks

Sejak didirikan pada 1975, G7 telah memainkan peran dominan dalam membentuk tatanan ekonomi-politik global. Forum ini berfungsi sebagai simbol koordinasi kebijakan ekonomi negara-negara industri maju. Pada awal abad ke-21, kekuasaan G7 tampak tidak tergoyahkan: pada 2002, mereka menguasai sekitar 47 persen PDB global (PPP). Posisi ini menegaskan G7 sebagai pilar utama sistem kapitalisme global dengan jaringan kelembagaan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO yang secara historis lebih menguntungkan kepentingan Barat.

Sebaliknya, BRICS lahir pada 2009 dengan narasi sebagai penyeimbang. Pada 2023, kelompok ini berkembang menjadi BRICS Plus dengan keanggotaan yang lebih luas, termasuk Arab Saudi, Iran, Mesir, dan Ethiopia. Secara agregat, kontribusi BRICS terhadap PDB dunia mencapai 35-40 persen, dengan kekuatan demografis yang signifikan: Cina dan India sendiri mencakup hampir 3 miliar penduduk. Lebih dari itu, BRICS menguasai sekitar 40 persen cadangan energi global dan mayoritas komoditas strategis seperti nikel, litium, dan kobalt, yang krusial dalam transisi energi dunia.

Namun, supremasi material BRICS tidak serta merta berarti kekuatan struktural. Sistem keuangan global masih terikat pada dominasi dolar AS. Menurut IMF, pada kuartal I 2025, sekitar 58 persen cadangan devisa global disimpan dalam dolar, sementara Euro, Yen, dan poundsterling menempati posisi berikutnya. BRICS baru sebatas membangun inisiatif dedolarisasi melalui instrumen pembayaran berbasis mata uang lokal, namun dominasi dolar terlalu dalam untuk segera tergeser.

Analisis Masalah

Dikotomi G7 versus BRICS sering digambarkan sebagai benturan ideologi: demokrasi liberal kapitalistik melawan suara Global South. Akan tetapi, fakta empiris memperlihatkan bahwa hubungan keduanya jauh lebih kompleks.

Pertama, keterkaitan ekonomi lintas-blok menunjukkan bahwa rivalitas ini tidak absolut. Uni Eropa tetap menjadi mitra dagang terbesar Cina dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari USD 850 miliar pada 2024. India, meskipun anggota BRICS, terus memperkuat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui QUAD dan pembelian jet tempur dari Prancis. Brasil dan Afrika Selatan secara rutin hadir di forum G7 sebagai mitra dialog. Dengan demikian, BRICS bukanlah “blok tertutup” melainkan jejaring kepentingan yang cair.

Kedua, strategi G7 terhadap BRICS bukanlah konfrontasi frontal, melainkan kooptasi selektif. India, Brasil, Afrika Selatan, dan Indonesia diundang ke KTT G7 bukan sekadar untuk membangun dialog, melainkan juga melemahkan kohesi internal BRICS. India adalah contoh paling nyata: retoris di BRICS namun pragmatis dalam hubungan dengan Barat. Hal serupa tampak pada Brasil yang memilih pendekatan fleksibel demi stabilitas ekonomi domestik.

Ketiga, G7 sendiri menghadapi fragmentasi internal. Kepemimpinan Donald Trump memperlihatkan retakan signifikan. Penolakannya menandatangani pernyataan bersama mengenai Iran dalam KTT G7 2025 menimbulkan frustasi dari Kanada, Jerman, dan Prancis. Retakan ini bukan hal baru; pada periode pertama Trump, istilah “G6 plus Trump” muncul akibat sikapnya yang sering berseberangan dengan sekutu. Hal ini memperlihatkan bahwa G7 tidak sesolid yang kerap digambarkan.

Keempat, BRICS juga menghadapi tantangan serupa. Perbedaan orientasi geopolitik Cina dan India, dinamika politik domestik di Brasil dan Afrika Selatan, serta ketegangan Rusia dengan Barat menjadikan BRICS lebih menyerupai koalisi longgar daripada blok ideologis yang homogen.

Dengan demikian, pernyataan Trump yang ingin mengembalikan Rusia bahkan memasukkan Cina ke G7 bukan sekadar “slip diplomatik”, melainkan sinyal akan cairnya garis demarkasi geopolitik. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan benturan peradaban atau sekadar pertunjukan geopolitik yang sarat kepentingan elite global?

Solusi yang Memungkinkan

Dalam era multipolar, solusi yang realistis bagi negara-negara Global South adalah mengembangkan strategi adaptif. Pertama, mekanisme regional perlu diperkuat agar tidak menjadi subordinat dari dua blok besar. ASEAN dapat berperan sebagai “buffer zone” yang mengedepankan independensi strategis. Indonesia, dengan status ganda sebagai anggota BRICS dan mitra strategis G7, memiliki peluang besar untuk memainkan peran ini.

Kedua, dedolarisasi harus didekati secara bertahap. Inisiatif BRICS untuk membangun mata uang bersama atau menggunakan local currency settlement merupakan langkah penting, tetapi dominasi dolar masih bertahan. Pendekatan yang lebih realistis adalah strategi ganda: memperkuat transaksi lokal sambil tetap menjaga akses ke sistem global berbasis dolar.

Ketiga, keamanan energi harus menjadi agenda prioritas. Dengan menguasai 40 persen pasokan energi dunia, BRICS memiliki leverage geopolitik. Namun tanpa diversifikasi jalur distribusi dan investasi teknologi, kekuatan ini rawan dipatahkan oleh Barat yang masih menguasai jalur finansial dan pasar global. Indonesia, misalnya, harus memperluas jaringan LNG serta investasi energi terbarukan untuk mengamankan posisinya dalam rantai pasok global.

Aksi Strategis

Indonesia menghadapi dilema strategis. Keputusan Presiden Indonesia untuk tidak menghadiri KTT G7 2025 meskipun diundang mencerminkan kehati-hatian diplomatik. Sikap ini menandakan bahwa Indonesia tidak ingin ditarik ke dalam kutub manapun secara prematur, melainkan menjaga ruang geraknya sebagai aktor independen.

Namun, netralitas pasif tidak cukup. Indonesia perlu mengadopsi diplomasi “dua kaki”. Pertama, memperkuat posisi di BRICS untuk memperjuangkan reformasi tata kelola keuangan global, terutama peran IMF dan Bank Dunia. Kedua, tetap menjaga hubungan erat dengan G7 guna mengakses teknologi dan investasi. Ketiga, menjadikan ASEAN sebagai basis diplomasi kolektif untuk menegosiasikan kepentingan kawasan dalam forum global.

Strategi ini menuntut konsistensi. Indonesia harus berani memanfaatkan keunggulan sumber daya strategis, terutama nikel, batubara, dan energi terbarukan, sebagai modal tawar-menawar dalam percaturan global. Pada saat yang sama, Indonesia harus menghindari jebakan blok, karena menjadi satelit salah satu kutub hanya akan mempersempit ruang gerak diplomasi.

Penutup

Dikotomi G7 versus BRICS bukanlah benturan peradaban yang absolut, melainkan dinamika geopolitik cair di mana rivalitas bercampur dengan interdependensi. G7 masih memegang kendali struktural atas sistem global, sementara BRICS menawarkan kekuatan demografis dan komoditas strategis. Namun, keduanya tidak dapat berjalan tanpa saling berinteraksi.

Indonesia, sebagai negara menengah dengan posisi unik di antara dua blok besar ini, memiliki peluang untuk menjadi penyeimbang. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan menjaga fleksibilitas strategis, membangun jejaring regional, dan memanfaatkan sumber daya domestik sebagai modal diplomasi global. 

Dunia multipolar bukanlah arena untuk memilih kubu, melainkan kesempatan untuk menegosiasikan posisi nasional secara lebih otonom. Dengan strategi ini, Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan antara Barat dan Timur sekaligus motor penggerak reformasi tata dunia yang lebih inklusif

Originally posted in rmol.id