ISI dalam Ratas DPN: Penguasaaan Teknologi Strategis dan Kemandirian Industri Pertahanan sebagai Lesson Learned dari Konflik di Timur Tengah

Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) yang diselenggarakan oleh Dewan Pertahanan Nasional dengan tema “Penguasaan Teknologi Strategis dan Kemandirian Industri Pertahanan sebagai Lesson Learned dari Konflik di Timur Tengah” pada Rabu (6/5/2026) di Ruang Rapat Nusantara 1, Gedung Oerip Sumoharjo, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Ratas dipimpin oleh Deputi Geoekonomi DPN, Dr. Yayat Ruhiyat, M.Eng., dan menjadi forum diskusi strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur Kementerian/Lembaga, TNI, industri pertahanan, akademisi, lembaga kajian nasional, hingga tenaga ahli DPN. Forum ini membahas pentingnya penguasaan teknologi strategis dan penguatan kemandirian industri pertahanan nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tangkal Indonesia di tengah dinamika geopolitik global dan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Dalam pembahasannya, ratas menekankan perlunya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan teknologi pertahanan nasional yang modern, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, forum ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis terkait pembangunan ekosistem industri pertahanan nasional yang lebih mandiri dan kompetitif di tingkat global.

Pada kesempatan tersebut, ISI menekankan pentingnya pembangunan kemandirian industri strategis Indonesia melalui kesiapan ekosistem ekonomi nasional yang solid. Penguatan industri pertahanan nasional dinilai memerlukan dukungan insentif fiskal, keberpihakan kebijakan negara, serta penerapan dual-use systems yang mampu mengintegrasikan pengembangan teknologi sipil dan militer sebagaimana telah diterapkan oleh Korea Selatan.

ISI juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam pengembangan industri pertahanan nasional. Tantangan tersebut meliputi masih minimnya off-taker pesanan domestik, adanya dikotomi yang cukup tajam antara sektor sipil dan militer sehingga memerlukan penguatan civil-military hub, serta tingginya ketergantungan terhadap teknologi impor yang mencapai lebih dari 60 persen dan berdampak pada membengkaknya biaya produksi industri strategis nasional.

Sebagai bagian dari rekomendasi strategis, ISI mendorong pemerintah untuk hadir sebagai off-taker utama dalam pengembangan industri pertahanan nasional guna menciptakan kepastian pasar dan keberlanjutan produksi. Selain itu, ISI juga menekankan pentingnya percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didedikasikan bagi pengembangan industri strategis berbasis dual-use. Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus rantai ketergantungan terhadap teknologi asing sekaligus mempercepat akselerasi pembangunan nasional secara menyeluruh.

Keterlibatan sejumlah anggota Board of Advisors (BoA) dan Board of Directors (BoD) ISI dalam forum ini turut mencerminkan meningkatnya kontribusi ISI dalam diskursus strategis nasional, khususnya pada isu geopolitik, teknologi strategis, dan industri pertahanan. Partisipasi aktif ISI dalam ratas tersebut juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terhadap peran lembaga kajian dalam mendukung perumusan kebijakan strategis nasional.