Oleh: Fauzia G. Cempaka Timur, Senior Analyst ISI, dan Dion Maulana Prasetya, Dosen HI Univ. Muhammadiyah Malang. SEJAK eskalasi konflik di Asia Barat mengisi layar gawai jutaan orang Indonesia, diskursus geopolitik di media sosial mengalami lonjakan yang luar biasa. Tagar-tagar tentang operasi militer Israel dengan Amerika Serikat, solidaritas terhadap Iran, dan respons komunitas internasional meledak di berbagai platform. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia

Dalam diskusi bertajuk “Malaysia–Indonesia Strategic Alignment on the West Asia Crisis”, pembahasan berfokus pada bagaimana Malaysia dan Indonesia merespons perkembangan situasi di Asia Barat, termasuk potensi koordinasi sikap diplomatik kedua negara dalam menghadapi dinamika konflik di kawasan tersebut.

Direktur Kerja Sama dan Hubungan Eksternal Indo Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha R. Kusumasomantri, tampil dalam wawancara bersama Kompas TV pada 27 Maret 2026 untuk membahas dinamika geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait polemik klaim negosiasi antara United States dan Iran.

Dalam sistem internasional yang bersifat multipolar, Indonesia mendapatkan ancaman non-tradisional yang bersifat lintas batas, dan dinilai dapat mencederai nilai moral identitas Pancasila. Ancaman tersebut, dikenal dengan istilah Post-truth era atau pasca kebenaran yang berkelindan dengan paham ekstremisme, atau radikalisme. Kedua ancaman tersebut, secara tidak langsung telah bersifat non-material, dan menimbulkan ancaman yang signifikan bagi tatanan demokrasi bangsa.

Konflik Timur Tengah merupakan ancaman tidak langsung yang bersifat multidimensional. Meski Indonesia tidak terlibat secara geografis maupun militer, blokade de facto oleh Iran berpotensi mengganggu pasokan energi hingga kawasan Asia Tenggara. Dalam kondisi krisis akibat kepanikan pasar global, harga minyak bahkan dapat melonjak hingga USD 150–200 per barel. Situasi ini tidak hanya mengancam ketahanan energi nasional, tetapi juga menekan kedaulatan ekonomi.